Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung bikin heboh. Anggaran yang semula direncanakan mencapai Rp 220 triliun kini berpotensi harus dicari dari sumber lain. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar program unggulan ini tetap jalan.
MBG sendiri merupakan program yang ditargetkan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak sekolah dan kelompok rentan. Selama ini anggarannya banyak bersumber dari alokasi pendidikan 20 persen APBN. Keputusan MK mengubah peta tersebut secara signifikan.
Dampak langsungnya terasa pada perencanaan fiskal tahun depan. Tanpa pemisahan yang jelas, program ini bisa kehilangan sebagian besar pendanaannya. Pemerintah kini harus memikirkan ulang pos anggaran lain yang bisa dialihkan tanpa mengganggu sektor vital.
Salah satu analisis yang muncul adalah soal efisiensi pelaksanaan program. Dengan pemisahan anggaran, pemerintah bisa lebih fokus membangun sistem distribusi yang terintegrasi secara digital. Teknologi pelacakan real-time bisa dipakai untuk memastikan makanan sampai tepat waktu dan tepat sasaran, sesuatu yang selama ini masih manual di banyak daerah.
Selain itu, pemisahan ini juga membuka peluang bagi pengembangan infrastruktur teknologi di sekolah. Anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk MBG bisa dialihkan ke penyediaan perangkat dan koneksi internet, sehingga proses belajar mengajar makin terbantu. Ini menjadi konteks penting karena kualitas pendidikan tidak hanya soal gizi, tapi juga akses terhadap alat digital.
Komisi X DPR sudah menyatakan akan mengawal pelaksanaan putusan MK tersebut. Mereka meminta pemerintah menyusun roadmap yang jelas mulai 2025 hingga 2028. Targetnya, anggaran MBG benar-benar mandiri tanpa bergantung pada dana pendidikan.
Kepala Badan Gizi Nasional juga sudah memberikan tanggapan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan baru tersebut. Penyesuaian anggaran direncanakan bertahap, dengan harapan tidak ada program yang terhenti mendadak.
Secara keseluruhan, putusan ini memaksa semua pihak untuk berpikir lebih strategis. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mempercepat perencanaan anggaran yang terpisah sekaligus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas program MBG ke depannya.
