Pramono Anung berencana menertibkan pagar tinggi di sejumlah mal Jakarta. Langkah ini diambil agar ibu kota tidak terkesan rawan kejahatan hanya karena tampilan fisik bangunan. Menurutnya, pagar yang terlalu tinggi justru memberi kesan negatif kepada pengunjung dan warga.
Selama ini beberapa mal memasang pagar tinggi dengan alasan keamanan. Namun Pramono menegaskan bahwa Jakarta tetap aman dan tidak perlu citra semacam itu. Ia meminta pengelola mal membongkar pagar yang berlebihan agar suasana kota terlihat lebih terbuka.
Respons dari kalangan pengusaha pun muncul. APINDO menyebut kemungkinan pagar tinggi dipasang semata untuk alasan keamanan internal mal. Mereka menekankan bahwa setiap pengelola punya pertimbangan sendiri terkait proteksi aset dan pengunjung.
Dari sisi psikologi, pagar tinggi bisa memicu perasaan cemas di masyarakat. Ketika orang melihat tembok tinggi di sekitar pusat perbelanjaan, persepsi bahwa daerah itu berbahaya bisa menyebar meski data kejahatan tidak mendukung.
Salah satu analisis tambahan adalah kebijakan ini berpotensi mendorong mal menggunakan teknologi pengawasan modern seperti kamera CCTV canggih dan sistem akses digital daripada mengandalkan penghalang fisik semata. Pendekatan seperti itu sudah diterapkan di beberapa kota besar lain untuk menjaga keamanan tanpa mengorbankan estetika ruang publik.
Analisis lain menunjukkan bahwa langkah Pramono bisa berdampak pada persepsi investor ritel. Jika citra keamanan Jakarta terus diperbaiki melalui regulasi visual seperti ini, mal dan pusat bisnis mungkin lebih menarik bagi pengunjung lokal maupun wisatawan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.
Istana sendiri telah membantah adanya isu ancaman keamanan khusus di mal-mal Jakarta maupun Surabaya. Pernyataan ini memperkuat posisi bahwa pagar tinggi bukan solusi utama dan bisa diganti dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan kota.
Pramono menekankan bahwa Jakarta selalu aman dan tidak perlu menciptakan kesan sebaliknya. Ia berharap pengelola mal mau bekerja sama agar kebijakan penertiban pagar bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik.
Ke depan, penertiban ini mungkin menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mengatur estetika kota sekaligus menjaga rasa aman warga. Jika berhasil, pendekatan serupa bisa diterapkan di area komersial lain di Jakarta.
