Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya pembenahan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan tenaga di wilayah tertentu yang justru bisa mengganggu pemerataan pelayanan publik.
Selama ini, pengangkatan PPPK sering kali terkonsentrasi di daerah perkotaan atau yang sudah memiliki infrastruktur baik. Akibatnya, daerah terpencil justru kekurangan tenaga meski kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap tinggi.
Dasco meminta pemerintah menyusun mekanisme yang lebih terukur, termasuk pemetaan kebutuhan riil di setiap daerah sebelum proses rekrutmen dilakukan. Tanpa perencanaan matang, risiko ketidakseimbangan distribusi pegawai akan terus berulang.
Salah satu analisis yang perlu diperhatikan adalah dampak langsung terhadap efisiensi anggaran daerah. Penumpukan PPPK di satu wilayah berpotensi membebani belanja pegawai tanpa menghasilkan peningkatan layanan yang signifikan. Sementara itu, daerah lain yang kekurangan tenaga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk merekrut tenaga honorer.
Latar belakang lain yang relevan adalah semangat reformasi birokrasi yang ingin mempercepat transformasi digital pemerintahan. Distribusi PPPK yang tidak merata bisa menghambat implementasi sistem elektronik di daerah karena kekurangan operator dan tenaga teknis yang kompeten.
Pemerintah pusat disebut sedang mempertimbangkan skema top-up Dana Alokasi Umum dengan syarat tertentu agar daerah mampu membayar gaji PPPK. Namun, skema ini tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan ketergantungan baru.
Selain itu, usulan agar gaji kepala daerah diatur berdasarkan kinerja juga muncul sebagai upaya mendorong akuntabilitas. Kepala daerah yang berhasil mendistribusikan PPPK secara adil dan efektif seharusnya mendapat insentif yang lebih baik.
Ke depan, diperlukan integrasi data kepegawaian secara nasional yang real-time. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa melihat pola penumpukan dan segera mengambil langkah korektif sebelum masalah semakin membesar.
Langkah Dasco ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan bukan hanya soal jumlah, melainkan juga soal penempatan yang tepat sasaran.
