Dedi Mulyadi menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap tindakan lima petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang diduga melakukan pungutan liar kepada sopir truk. Kasus ini langsung ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemecatan bagi para oknum tersebut.
Menurut laporan yang beredar, para petugas mengakui perbuatannya dan proses pemeriksaan sudah dilakukan secara internal. Rekomendasi pemecatan datang setelah bukti-bukti terkumpul dan tidak ada ruang untuk kompromi dalam penanganan kasus ini.
Kasus pungli semacam ini bukan hanya merugikan sopir secara langsung, tetapi juga bisa memengaruhi kelancaran distribusi barang di wilayah Bekasi yang merupakan salah satu kawasan industri penting. Ketika pungutan liar terjadi di pos-pos penjagaan, waktu tempuh truk menjadi tidak efisien dan biaya operasional meningkat.
Dampaknya terasa pada rantai pasok logistik secara keseluruhan. Sopir truk yang harus membayar pungli cenderung membebankan biaya tersebut ke tarif pengiriman, yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen atau pelaku usaha. Situasi ini menambah beban ekonomi di tengah upaya pemulihan pasca pandemi.
Latar belakang lain yang perlu diperhatikan adalah masih lemahnya sistem pengawasan di beberapa titik pelayanan publik. Tanpa mekanisme pelaporan yang mudah dan transparan, praktik pungli sulit dicegah sejak awal. Banyak sopir memilih diam karena takut repot atau khawatir prosesnya berlarut-larut.
Gubernur Jawa Barat juga menegaskan agar tidak ada kompromi dalam menangani oknum yang terlibat. Sikap tegas ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk menindak tegas pelanggaran serupa.
Setelah kasus ini viral, pos Poncol Dishub Kota Bekasi dilaporkan menjadi sepi. Sopir truk tampak enggan melewati titik tersebut, yang menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas di lokasi itu.
Pemecatan lima petugas ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan. Namun, perubahan yang lebih besar memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan dan penerapan sanksi yang konsisten. Tanpa itu, risiko pungli bisa muncul kembali di tempat lain.
Masyarakat dan pelaku usaha transportasi menunggu tindak lanjut nyata dari pemerintah kota. Jika proses pemecatan berjalan cepat dan bersih, setidaknya ada harapan bahwa pelayanan di sektor perhubungan bisa lebih profesional ke depannya.
